Berkah Kucuran KPR Bersubsidi

Komitmen bank pelat merah dan beberapa bank pembangunan daerah ikut serta membiayai KPR bersubsidi, makin meramaikan harapan orang untuk memiliki rumah murah.

     Perbankan makin agresif mendorong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya KPR bunga komersil. Berbagai gimmick program KPR ditawarkan kepada pengembang dan konsumen. Mereka pun rajin bekerjasama dengan para pengembang, dengan tawaran bunga murah untuk KPR. Paket promo seperti ditawarkan oleh BRI yang menggelar program suku bunga fixed 2 tahun dikisaran 10 persen, lalu ada promo KPR Zero (bunga 0 persen hingga 3 bulan), dan program pasti disetujui dari UOB Buana. Ada juga bunga murah 8,80 persen (1 tahun pertama, dari pertama kali mengajukan kredit) dari Bank Mandiri.

     Selanjutnya, ICB Bumiputera menawarkan paket promo Take Over 10,25 persen dengan bunga fixed 1 tahun. Bank spesialis pemberi kredit pada sektor perumahan BTN, juga tak kalah gencarnya mengandalkan Kredit Ringan Batara 9,50 perse Flat, KPR BTN Platinum dan Kredit Griya Utama. Yang jelas, beragam program KPR dengan bunga menggiurkan aktif ditawarkan perbankan sejak setahun ini. Dan makin marak dikenalkan ke publik sejak semester I 2011. Target kredit per tahun pun terus digenjot. Tahun ini diperkirakan terjadi pertumbuhan kredit properti 15 hingga 20 persen. Dengan kredit yang makin gencar, harga properti diperkirakan bisa terus naik.

Bank Daerah
Demikian juga dengan bank daerah. Sejumlah bank pembangunan daerah mengaku sudah mencadangkan dananya untuk mengucurkan KPR, khususnya untuk membiayai perumahan sederhana tapak. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) misalnya bahkan sudah menandatangani kesepakatan dengan Kementrian Perumahan Rakyat, mengenai penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai sebanyak 2.000 unit rumah. Bank Pembangunan Daerah lainnya begitu juga. BPD Papua misalnya, berkomitmen menyalurkan dana Rp 100 miliar untuk target pemenuhan 1.000 unit rumah. Sementara BPD Nusa Tenggara Timur menyalurkan Rp 75 miliar ditambah subsidi dari pemda NTT sebesar Rp 20 miliar untuk membiayai .000 unit rumah melalui kerja sama dengan REI yang tersebar di tiga kabupaten. BPD Riau juga telah menyalurkan Rp 100miliar untuk pembangunan 1.000 rumah dan BPD Sumatera Utara akan menyalurkan Rp 100 miliar untuk pembangunan 1.200 unit rumah.

     Dari total target pembangunan rumah sejahtera tapak tahun ini sebanyak 210.000 unit rumah, Bank BTN menyediakan alokasi nilai kredit FLPP untuk 120.000 rumah sebesar Rp 6 triliun, BNI senilai Rp 125 miliar dan BPD-BPDsekitar 40.000 rumah senilai Rp 2 triliun. Sedangkan Bukopin yang ikut program FLPP katanya juga sudah mengalokasikan sebesar hampir Rp 2 triliun untuk program FLPP tersebut. Tetapi sampaisekarang belum terdengar berapa angkpenyaluran KPR bersubsidi yang sudah mereka realisasikan. 

Ketersediaan Produk
Menanggapi permintaan KPR pada kuartal I 2011, Irman A Zahirrudin,Direktur Bank Tabungan Negara (BTN), mengemukakan jumlahnya cenderung rendah, begitu pula halnya permintaan pada kuartal II. Namun, pada kuartal III diperkirakan permintaan KPR akanmeningkat dan mencapai puncaknya pada kuartal IV. Menurut Irman, sampai akhir Maret 2011 lalu, BTN baru menyalurkan fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) sebesar Rp 942 miliar. Selama periode itu, BTN telah membiayai 24 ribu unit rumah melalui FLPP dalam empat produk,yakni KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Susun, KPR Sejahtera Syariah Tapak, dan KPR Sejahtera Rusun. Irman memaparkan, pada kuartal II ini, penyaluran FLPP BTN diharapkan bisa mencapai Rp 1,5 triliun. Meski demikian, kata Irman penyaluran FLPP tetap harus didukung ketersediaan produk di lapangan. Irman menyatakan BTN juga bakal menggenjot penyaluran kredit FLPP mencapai Rp 5 triliun hingga Oktober 2011. “Paling tidak, penyaluran FLPP tersebut sudah dapat terpenuh sebelum tahun ini berakhir. Kami berharap angka itu bisa terealisasi pada Oktober 2011,” kata Irman.

     Terkait penyaluran KPR bersubsidi, Direktur Treasury and Financial Institution BNI, Adi Setianto mengatakan tahuini BNI menargetkan bisa menyalurkanpembiayaan KPR bersubsidi untuk 2.000unit hingga 2.500 unit rumah atau setara dengan Rp 125 miliar. Menurutnya, BNItelah mengikuti program FLPP sejak periode Oktober-Desember tahun lalu Namun Adi mengaku pada periodetersebut BNI belum dapat memenuhitarget. Pada waktu itu BNI menargetkandapat memasarkan 5.000 unit rumahtetapi target tersebut tidak tercapai.“Bahkan belum ada yang terjual hinggDesember,” ungkapnya. Dia mengklaim hal tesebut terjadikarena FLPP masih menggunakan skema subsidi uang muka Rp 8,5 juta. Sementara saat ini skema tersebut tidak lagi digunakan. “Kalau sekarang kamimenggunakan skema baru dimana bank dan pemerintah bisa menalang biaya 50-50. Sekarang kami gencar melakukan sosialisasi skema baru ini,” tegasnya. Dia optimis kegagalan pencapaiantarget tidak akan terulang pada tahun ini.”Kami punya infrastruktur yang memadai untuk pemasaran produkini,” tegasnya. Adi menjelaskan produk dengan skema itu akan dipasarkan sebagai proyek percobaan (pilot project di Pekan Baru, Semarang, Karawang, Banjarmasin dan Madiun. Daerah tersebut terpilih karena dinilai masih kekurangan perumahan. Jika proyek percobaan tersebut berhasil, BNI akan memulai proyek dengan menggunakan skema yang sama di beberapa daerah lain.

Awas Mandek!

Para pengembang mengakui realisasi program kredit rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mengalami kendala sehigga tak optimal Masalah syarat administrasi yang menjadi kendala para calon penerima KPR subsidi membuat pengembang takut menyiapkan pasokan rumah. Ketua umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan masalah tekni yang terjadi konkrit di lapangan adalah masalah syarat administrasi. Banyak para calon penerima KPR subsidi FLPP harus terganjal oleh beberapa ketentuan seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dan Nomor Pokok Wajib Paja (NPWP). “Aturan mainnya yang menyulitkan. Kalau kita buat 100.000 unit (rumah) kalau nggak ada yang beli bagaimana?, “ tanya Setyo. 

     Setyo menuturkan seharusnyapemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah administrasi semacam itu yang memang menjadi kendala di lapangan. Anggotanya yang berkomitmen mengikuti program FLPP harus menanggung beba biaya produksi seperti tukang dan lain-lain, sementara penjualan rumah melalui FLPP terkendala. Ia pun menegaskan masalah ta optimalnya FLPP bukan karena pengembang tak mau mendukung. “Jadi bukan masalah pengembang tak mau,” katanya.